Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (pt)

1.  Pengajuan Nama Perseroan TerbatasPengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.Adapun persyaratan yg diperlukan menjadi berikut:Melampirkan asli formulir & pendirian surat kuasa;Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri Jasa Pengurusan PT Jogja PT.

Proses ini bertujuan buat akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yg sudah terdapat maka yg perlu siapkan adalah 2 (2) atau tiga (3) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan bisnis anda. Disamping itu, registrasi nama PT ini bertujuan buat mendapatkan persetujuan menurut instansi terkait (Kemenkumham) sinkron menggunakan UUPT & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2.  Pembuatan Akta Pendirian PTPembuatan Biaya Pendirian PT Jogja akta pendirian dilakukan oleh notaris yg berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia buat selanjutnya menerima pesetujuan Jasa Pembuatan PT Jogja dari Menteri Kemenkumham.Patut buat dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembuatan akta ini, yaitu:Kedudukan PT, yang mana PT wajibberada di wilayah Republik Indonesia menggunakan menjelaskan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha menjadi Kantor Pusat;Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;Menetapkan jangka saat berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan nir perlu ditentukan lamanya ialah berlaku seumur hidup;Menetapkan Maksud & Tujuan dan aktivitas usaha PT;Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;Setiap pendiri wajibmengambil permukaan saham, kecuali pada rangka peleburan;Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (5 puluh juta Rupiah) & modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari kapital dasar;Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; danPemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan dari aturan Indonesia, kecuali PT menggunakan Modal Asing atau biasa diklaim PT PMA.

 3.  Pembuatan SKDPPermohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan pada kantor kelurahan setempat sesuai menggunakan alamat kantor PT anda berada, yg mana menjadi bukti informasi/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika pada gedung). Persyaratan lain yg dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat bisnis bagi yang berdomisili bukan pada gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) bila PT nir berada pada gedung perkantoran.

4.   Pembuatan NPWPPermohonan registrasi NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sinkron dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yg diperlukan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, spesifik PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

lima.  Pembuatan Anggaran Dasar PerseroanPermohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham buat menerima ratifikasi Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) menjadi badan aturan PT sinkron dengan UUPT. Persyaratan yang diperlukan antara lain:Bukti setor bank senilai kapital disetor pada akta pendirian;Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran liputan program negara;Asli akta pendirian.

6.  Mengajukan SIUPSIUP ini bermanfaat agar PT bisa menjalankan aktivitas usahanya. Tetapi perlu buat diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan bisnis yg dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.Permohonan pendaftaranSIUP diajukan pada Kepala Suku Dinas Perindustrian & Jasa Pendirian PT Jogja Perdagangan &/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun pembagian terstruktur mengenai dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan sebagai berikut:SIUP Kecil, wajibdimiliki sang perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih berdasarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga menggunakan paling banyak Rp. 500.000.000,- (5 ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha;SIUP Menengah, harus dimiliki sang perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih menurut Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah & bangunan loka Usaha;SIUP Besar, wajibdimiliki sang perusahaan perdagangan yg kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) nir termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7.  Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Permohonan pendaftarandiajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian & Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai menggunakan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yg telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajibdaftar perusahaan sesuai menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

8.  Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)Setelah perusahaan melakukan wajibdaftar perusahaan & telah mendapatkan pengesahan menurut Menteri Kemenkumham, maka harus pada umumkan pada BNRI dari perusahaan yang sudah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya menjadi badan aturan

Leave a Reply

Your email address will not be published.