Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Terkini Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja

Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Terbaru Pasca Lahirnya Jasa Pembuatan PT Jogja UU Cipta Kerja

Setelah terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), masih ada perubahan ketentuan pada pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200Jasa Pengurusan PT Jogja 7 (UU PT). Perubahan ketentuan mengenai PT dalam UU Cipta Kerja dianggap sangat menguntungkan bagi masyarakat. Terdapat konsep baru yg diperkenalkan dan juga penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Berikut ketentuan-ketentuan baru tentang PT pada UU Cipta Kerja yg wajibdiperhatikan

1. Pendirian PT buat Usaha Mikro dan Kecil

Definisi tentang PT dalam UU Cipta Kerja dimodifikasi menjadi sebagai berikut;“Perseroan Terbatas, yg selanjutnya diklaim Perseroan, adalah badan hukum yg merupakan komplotan kapital, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan aktivitas bisnis menggunakan modal dasar yang seluruhnya Biaya Pendirian PT Jogja terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yg memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur pada peraturan perundang undangan tentang Usaha Mikro & Kecil.1”

Berdasarkan definisi diatas, terdapat penambahan kriteria mengenai PT yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria bisnis mikro & kecil. Dimana pada Pasal 153 A, Perseroan yg memenuhi kriteria Usaha Mikro & Kecil bisa didirikan sang 1 (satu) orang.2 Sehingga, kewajiban pendirian PT sang minimal dua (2) orang sebagaimana diatur pada UU PT tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Ketentuan tadi memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis mikro & kecil yg ingin mendirikan PT dalam menajalankan usahanaya. Terlebih lagi, hal ini dapat menaikkan persaingan daya saing dan tarik bisnis mikro & mini.

dua. Besaran Minimal Modal Dasar dalam Pendirian PT

Berdasarkan Pasal 32 UU PT, Perseroan Jasa Pendirian PT Jogja paling sedikit wajibmemilik modal dasar sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).tiga Tetapi, ketentuan tersebut telah diubah melalui Pasal 109 (tiga) UU Cipta Kerja. PT harus mempunyai modal dasar perseroan, dimana besaran modal dasar perseroan tersebut dipengaruhi dari keputusan para pendiri.4 Walaupun modal dipengaruhi berdasarkan keputusan pendiri perseroan, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yg Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro dan Kecil mengatur minimum modal dasar menjadi berikut:lima

(1) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajibditempatkan & disetor penuh paling sedikit 25% (2 puluh lima persen) yg dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(2) Bukti penyetoran yg absah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdisampaikan secara elektronika pada Menteri dalam waktu paling lama60 (enam puluh) Hari terhitung semenjak tanggal:

a. akta pendirian Perseroan buat Perseroan; atau

b. pengisian Pernyataan Pendirian buat Perseroan perorangan”

Perubahan ketentuan tentang minimal kapital dasar PT pada UU Cipta Kerja turut memberikan laba bagi pelaku usaha. Dimana para pelaku usaha terkadang mengalami kesulitan pada memenuhi kewajiban minimal modal tadi.

3. Perolehan Status Badan Hukum PT

Berbeda menggunakan yang diatur sebelumnya pada Pasal 7 UU PT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada lepas diterbitkannya keputusan menteri tentang ratifikasi badan aturan Perseroan. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah PT akan dikatakan absah sebagai badan aturan setelah adanya keputusan menteri. Namun, hal tersebut diubah pada Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, dimana Perseroan memperoleh status badan aturan sesudah didaftarkan pada menteri & menerima bukti pendaftaran . Maka berdasarkan itu, pelaku usaha tidak perlu menunggu penerbitan keputusan menteri, & dapat melakukan tindakan aturan sebagai badan hukum waktu selesainya mendapatkan bukti pendaftaranpendirian PT.

Dengan adanya perubahan ketentuan tentang PT yg diatur dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa keuntungan yg cukup signifikan bagi Pelaku Usaha Mikro & Kecil & dunia bisnis secara generik. Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, pelaku bisnis wajibmenyiapkan dana sejumlah Rp 50.000.000, – untuk pendirian PT. Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, kewajiban minimal kapital tadi telah dihapus. Sehingga, para Pelaku Usaha Mikro & Kecil kinibisa mengalokasikan dana tadi untuk kebutuhan yang lain. Lebih menurut itu, pendirian PT kriteria UMK nir lagi diwajibkan melalui akta notaris yg membutuhkan biayacukup tinggi. Hal ini dapat memotivasi rakyat Indonesia buat memulai bisnis dan hal tadi bisa menaikkan perekonomian negara. Di sisi lain, perubahan ketentuan mengenai PT ini jua dianggap dapat mengundang para investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan melihat ketentuan & prosedur buat mendirikan sebuah PT kinijauh lebih gampang. Mengingat perubahan ketentuan yang sedikit banyaknya memberikan kemudahan & keuntungan yg sanggup didapatkan pada mendirikan PT, telah saatnya para pelaku usaha untuk mengurus legalitas bisnis atau perusahaan buat membangun kepastian bagi berjalannya usaha atau perusahaan di lalu hari.

Daftar referensi:Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaPasal 153 A Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaPasal 32 Angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasPasal 109 Angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro dan Kecil

Leave a Reply

Your email address will not be published.