Model Akta Pendirian Pt (berdasarkan Uu No. 40/2007)

Berikut ini merupakan contoh akta pendirian PT yang telah diadaptasi dengan UU No. 40/Jasa Pengurusan PT Jogja 2007. Contoh akta ini disampaikan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada seminar Sosialisasi UUPT No. 40/2007 lepas 20 Agustus 2007 pada Hotel Sahid Jaya – Jakarta.

58 Comments

cecep says 15 years ago

Mau tau syarat, pendirian PT & minta model akta

Jawab: Syarat pendirian PT sudah aku jelaskan secara detil dalam kategori PT, dengan judul “Pendirian PT” & “Proses Teknis Pendirian PT”. Mengenai model akta jua sdh aku posting, akan tetapi tampilannya akan gw perbaiki.

oki andi permana says 15 years ago

– – – buat undang-undang PT yg modern ini hendaknya dapat cepat direalisasikan Peraturan pelaksananya,

Irma Devita says 14 years ago

Pak Oki,Peraturan Pelaksanaannya sudah terbit, yaitu:

1. PERMEN Hukum & HAM RI No. M.01.HT.01.10.Th. 2007 lepas 21 September 2007, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum & Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

2. PERMEN Hukum & HAM RI No. M.02.HT.01.10.Th. 2007 lepas 21 September 2007 mengenai Tata Cara pengumuman Perseroan terbatas pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Akan segera gw tampilkan dalam ketika dekat. Salam,

santi says 14 years ago

salam kenal bu irma, waduh saya kaget sekali terdapat website bunda dan sy Jasa Pendirian PT Jogja senangsekali. mohon bantuan utk pertanyaan berikut : 1. dasar aturan buat pembatasan wewenang direksi perseroan wajibdengan persetujuan RUPS atau dewan komisaris. Apakah dewan disini berarti komisaris keseluruhan. bagaimana jika keliru satu komisaris nir terdapat ditempat ? dua. bgm dengan nasib buy back saham ? terima kasih atas berita ibu.

-santi-

Irma Devita says 14 years ago

Wah gw pula senangsekali apabila blawg gw ini mampu membantu memperkaya wawasan anda bu.

1. Mengenai Komisaris, Jasa Pembuatan PT Jogja dari pasal 108 ayat UU No. 40/2007, Dewan komisaris tidak bisa bertindak sendiri2 melainkan wajibmenurut Keputusan Dewan Komisaris. Apabila ada yg tidak di loka, dibuatkan surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris pula mampu bu.

dua. Untuk buy back saham, Sesuai dengan pasal 37 ayat 4 UU No. 40/2007, hanya boleh dikuasai oleh Perseroan maksimalselama 3 th saja, & dilakukan dari keputusan RUPS (pasal 38). Namun tentu saja kondisi Buy Back Saham tersebut harus terpenuhi, (pasal 37 ayat 1) yaitu : a. nir boleh menyebabkan kekayaan Perseroan menjadi lebih kecil dan jumlah kapital yg ditempatkan ditambah cadangan wajibyang telah disisihkan; dan b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali dan gadai saham atau agunan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara eksklusif atau tidak pribadi dimiliki oleh Perseroan nir lebih berdasarkan 10% berdasarkan kapital yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Semoga cukup jelas ya bu. Salam,

amas says 14 years ago

Salam kenal bu Irma. Mhn donasi sehubungan dg proses fian utk penyesuaian UUPT baru, terdapat beberapa hal yg sy msh resah. 1. Jk RUPSLB PT memutuskan : a. mempertinggi mdl dsr, mdl ditempatkan &disetor; b. merubah susunan dirkom; c. merubah semua ADPT sesuai UUPT bagaimana dg proses fian pd sisminbakum, apakah utk a-c tsb mampu lgsg diproses pd 1 kali fian yaitu FIan dua utk penyesuaian UUPT atau bgmn? 2. Jk RUPSLB PT memutuskan: a. persetujuan pengalihan saham yg tdk terdapat dampak berubahnya pengendalian atas PT; b. penyesuaian UUPT br bagaimana dg proses fiannya?

Lalu utk peralihan shm dlm PT apa slrh btk peralihan hrs diumumkan pada srt kbr? atau hanya peralihan yang menyebabkan pengendalian atas PT tsb berubah?

Mohon bantuannya, pertanyaan sy jg mewakili pertanyaan dr beberapa rekan lainnya yang msh bingung akan hal2 tsb.

Jawab: Salam kenal juga Bu Amas 1. Untuk penyesuaian menggunakan UUPT berikut perubahan susunan Dir/kom, perubahanpemegang saham dan peningkatan/penurunan modal, bila dulu memang seharusnya pada proses di FIAN 2 buat kemudian dilanjutkan menggunakan FIAN tiga. Tapi dalam menu SISMINBAKUM yg baru, penyesuaian UUPT nir ada opsi buat dilanjutkan dengan FIAN-3. Berdasarkan UUPT pasal 94 ayat 6, selain pendirian baru, harus dilaporkan secara spesifik (artinya gunakan FIAN 3). Tapi dalam juklaknya nir diatur demikian. Jadi jikalau pengalaman gw, untuk perubahan yang sekaligus penyesuaian, saya pakai FIAN dua saja yang spesifik penyesuaian.

2. Kewajiban iklan hanya jika penjualan asset menyebabkan perubahan pengendalian dalam PT. Semoga berguna

amas says 14 years ago

Terimakasih Bu Irma atas jawaban pertanyaan saya, salam. -amas-

Jawab: sama-sama bu. gw bahagia bila jawaban aku mampu membantu bunda.

Livvy Vrinda says 14 years ago

Selamat pagi, mbak. Saya ada 2 pertanyaan : 1. Apa dampaknya apbila Rencana Kerja Tahunan perusahaan nir terealisasikan pada akhir tahun kitabjika ditinjau dr sudut pandang UU N0.40/2007. 2. Apakah setiap perusahaan harus memiliki Komisaris Utusan dan Komite Pengawasan (Audit, Remunreasi & Nominasi)?. Ataukah hanya perusahaan2 akbar saja? Terima kasih sebelumnya, mbak.

NB : What an useful website u have!

JAWAB: Alhamdulillah, gw senangjika anda menduga Biaya Pendirian PT Jogja blog saya yg sederhana ini bisa membantu dan menaruh manfaat. 1. Dampak menurut tidak terealisasikannya RKPT dalam UU No. 40/2007 tidak disebutkan secara gamblang. Namun bisa diambil kesimpulan bahwa dalam setiap RUPS Tahunan, mengesahkan laporan pertanggung jawaban Direksi/Komisaris Perseroan pada th kitabybs sekaligus me review target2 yang ditetapkan dalam RKPT. Apabila terdapat sasaran dalam RKPT yang tidak tercapai, kinitergantung dari RUPS (ps. 64 ayat dua), apakah akan dibawa menjadi target Perseroan th depan (ps. 65 ayat dua), ataukah akan diperbaharui/dibuat baru, atau sanggup saja dianggap laporan pertanggung jawaban Direksi tidak sanggup diterima hingga target2 tadi dipenuhi (kedap ditunda).

dua. Berdasarkan pasal 120 ayat 1, Komisaris Independen (bisa diangkat). Artinya tidak harus terdapat, & umumnya diwajibkan hanya buat perusahaan2 tertentu yang mendapat pengawasan dari pihak2 tertentu atau BUMN. model buat Perusahaan menggunakan prinsip syariah, diangkat Dewan Pengawas syariah (pasal 109).

Demikian juga buat Komisaris Utusan (pasal 120 ayat tiga), hanyalah jika ditetapkan sang Rapat Dewan Komisaris buat mengangkat galat seseorang komisaris menjadi Komisaris Utusan

Untuk PT biasa dalam skala mini, sanggup hanya “Komisaris” saja.

Semoga bermanfaat

norta says 14 years ago

mw tny bu, bagaimana cara merubah CV sebagai PT & apa saja akibat menurut perubahan tersebut

JAWAB: Perubahan CV menjadi PT sama dengan perubahan yayasan sebagai PT. Jadi harus di dahului menggunakan likuidasi, necaranya di audit oleh akuntan publik Independen, kemudian laporan keuangan output audit di umumkan pada Koran. selesainya itu baru mendirikan PT baru menggunakan mencantumkan output appraisal atas asset2 CV yang mau di inbreng ke pada PT baru. Contoh: CV titipan kilat yang berubah sebagai PT. TIKI.

febner says 14 years ago

Leave a Reply

Your email address will not be published.