Pendirian Perseroan Terbatas (pt) Umkm: Relatif 1 Orang Dan Nir Perlu Akta Notaris (uu Cipta Kerja)

Sesuai UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dilakukan oleh minimal dua orang dari akta pendirian yg dibentuk oleh notaris, & akta pendirian tersebut wajibdisahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. UUPT pula memilih besarnya kapital minimal yang terbatas.

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), ketentuan tersebut menjadi berubah khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja menaruh diskresi terhadap UMKM pada hal kemudahan mendirikan PT. Kemudahan itu antara lain Pendirian PT nir lagi harus didirikan oleh minimal dua orang, tidak memerlukan akta pendirian yang dibentuk sang notaris, nir harus mendapat ratifikasi berdasarkan Kementerian Hukum & HAM & tidak ada batasan minimal mengenai kapital PT.

Pendirian PT UMKM Dapat Didirikan Oleh 1 Orang

Ketentuan mengenai pendirian PT oleh minimal 2 orang sinkron UU PT Pasal 7 Ayat (7) sudah diubah sang UU Cipta Kerja.  Dalam Pasal 109 Jasa Pendirian PT Jogja Angka 2 UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT tersebut diubah sebagai: ketentuan yang mewajibkan sebuah PT didirikan sang minimal 2 orang nir berlaku bagi PT yang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Hal terebut ditegaskan lagi dalam perubahan Pasal 153A ayat (1) yang menentukan bahwa sebuah PT yang memenuhi kriteria UMKM Biaya Pendirian PT Jogja bisa didirikan oleh 1 orang.

Pendirian PT UMKM Tidak Wajib MenggunJasa Pembuatan PT Jogja akan Akta Notaris

Selain pendirian PT sang hanya 1 orang, kemudahan lainnya bagi UMKM pada mendirikan PT adalah, pendirian itu nir memerlukan lagi akta pendirian yg dibentuk sang notaris. Sesuai perubahan Pasal 153A pada UU Cipta Kerja, pendirian PT yg memenuhi kriteria UMKM bisa dilakukan hanya berdasarakan Surat Pernyataan Pendirian. Surat Pernyataan Pendirian PT itu didaftarkan secara elektronika (online) ke Kementerian Hukum & HAM dengan mengisi format isian yang disediakan.

apabila dalam UU PT status badan hukum PT diperoleh pada waktu diterbitkannya keputusan Menteri mengenai ratifikasi badan hukum PT (SK Pengesahan), maka pada UU Cipta Kerja, status badan hukum tadi diperoleh pada ketika didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dengan dilakukannya pendaftaran , PT yg bersangkutan akan mendapatkan bukti pendaftarannya. Bukti registrasi itu sudah cukup menjadi pegangan atau bukti bagi pemilik Jasa Pengurusan PT Jogja perusahaan (UMKM) akan eksistensinya menjadi sebuah badan hukum PT.

Pendirian PT UMUM Tidak Ditentukan Batasan Modal Minimal

UU PT sebelumnya menentukan bahwa kapital dasar PT minimal merupakan Rp. 50.000.000 menggunakan ketentuan, 25% berdasarkan kapital dasar tersebut harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan tadi telah berubah, dimana besarnya modal dasar tidak lagi dipengaruhi nilai minimalnya oleh undang-undang. Sesuai UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 32 UU PT diubah sebagai besarnya modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT.

Seperti apa kriteria UMKM sebagai akibatnya mampu mendapatkan kemudahan-kemudahan di atas, undang-undang tidak merincinya lebih lanjut. UU Cipta Kerja hanya mengamanatkan bahwa kriteria tadi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Demikian jua beberapa ketentuan teknis tentang penyelenggaraan kemudahan pendirian PT bagi UMKM, sebagian masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yg akan menyusul lalu. Tetapi demikian, bagi UMKM hal ini tentulah adalah angin segar mengingat efisiensinya dalam mendirikan perusahaan berbadan hukum PT.

(Visited 281 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *