Pendirian Pt » Akta Pendirian Pt » Akta Pendirian Pt • Biro Izin Bisnis

REPOT !? INGIN TERIMA BERES ?! HUB 081219683506 (Legal, Handal, Terpercaya, dan Biaya Masuk Akal)

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perikatan, sebagai akibatnya pendirian Perseroan Terbatas wajibdilakukan sang dua orang atau lebih. Perikatan itu dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pendirian dengan sebuah akta. Akta Pendirian PT adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang berisi kabar mengenai identitas & kesepakatanpara pihak buat mendirikan Perseroan Terbatas bersama Anggaran Dasarnya. Untuk memperoleh status Badan Hukum, sebuah Perseroan Terbatas wajibmemperoleh pengesahan berdasarkan Biaya Pendirian PT Jogja Menteri – Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam Akta Pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham dalam ketika pendiriannya.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT), Akta Pendirian memuat “Anggaran Dasar” dan “liputan lain” yang berkaitan menggunakan pendirian Perseroan. Anggaran Dasar adalah pelukisan tentang Perseroan, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:

Nama & tempat kedudukan Perseroan.

Maksud, tujuan, dan aktivitas bisnis Perseroan.

Jangka ketika berdirinya Perseroan.

Besarnya kapital dasar, modal ditempatkan, & kapital disetor.

Jumlah saham, penjabaran saham dan jumlah tiap klasifikasinya (bila terdapat), hak-hak yang Jasa Pengurusan PT Jogja melekat dalam saham, serta nilai nominal setiap saham.

Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi & Dewan Komisaris.

Penetapan loka & tata cara penyelenggaraan RUPS.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Tata cara penggunaan keuntungan dan pembagian dividen.

Ketentuan diatas adalah informasi minimal yg wajibdicantumkan pada Anggaran Dasar. Selain ketentuan tersebut, Anggaran Dasar jua bisa memuat ketentuan lain selama nir bertentangan menggunakan UU PT. Selain Anggaran Dasar, Akta Pendirian pula bisa memuat kabar lain yang berupa bukti diri para Pendiri, Direksi, Dewan Komisaris, dan para Pemegang Saham. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri tiba sendiri menghadap Notaris, atau sanggup pula diwakili sang orang lain dengan surat kuasa.

Sebelum para Pendiri mengajukan permohonan ratifikasi Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, terlebih dahulu para Pendiri mengajukan persetujuan nama Perseroan Terbatas kepada Menteri. Nama Perseroan Terbatas merupakan “nama diri” Perseroan yang bersangkutan layaknya nama seseorang sebagai subyek aturan. Sebuah nama Perseroan wajibdidahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Untuk Perseroan Terbatas Terbuka, selain didahului menggunakan frase “PT” pada bagian akhir nama Perseroan juga harus ditambah istilah singkatan “Tbk”. Menurut UU PT, Perseroan Terbatas tidak boleh memakai nama yang:

Telah dipakai sang Perseroan lain, atau mempunyai persamaan dalam pokoknya menggunakan nama Perseroan.

Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Merek – kecuali mendapat biarberdasarkan Jasa Pendirian PT Jogja pemiliknya.

Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sama atau mirip atau bisa memberikan kesan adanya kaitan antara Perseroan dengan nama lembaga negara, forum pemerintah, atau forum internasional – kecuali mendapat biarmenurut yang bersangkutan.

Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan bisnis Perseroan, atau hanya menampakan maksud & tujuan saja tanpa nama diri.

Hanya adalah nama suatu tempat.

Ditambah kata atau singkatan kata yg mempunyai arti menjadi perseroan terbatas, badan aturan atau persekutuan perdata.

Terdiri atas nomoratau rangkaian angka, alfabetatau rangkaian alfabet , yg tidak membangun istilah.

Setelah para Pendiri memilih nama Perseroan Terbatas berdasarkan kriteria yg sudah dipengaruhi, selanjutnya para Pendiri mengajukan permohonan nama Perseroan tadi kepada Menteri buat mendapatkan persertujuan nama Perseroan Terbatas. Pengajuan nama Perseroan Terbatas itu dilakukan sendiri sang Pendiri, atau Jasa Pembuatan PT Jogja apabila Pendiri tidak melakukannya sendiri, Pendiri hanya dapat diwakili oleh Notaris dari surat kuasa.

Permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas bisa diajukan bersamaan menggunakan permohonan ratifikasi sebagai Badan Hukum, atau bisa jua dilakukan lebih dahulu secara terpisah. Persetujuan mengenai pemakaian nama Perseroan Terbatas yg diajukan lebih dahulu dari permohonan pengesahan Badan Hukumnya diberikan pada jangka saat paling lama15  hari sesudah permohonan itu diterima oleh Menteri. Dalam hal permohonan itu ditolak, penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya, pula pada jangka ketika 15 hari semenjak pengajuan permohonan.

Dalam hal permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas disetujui, Pemohon harus mengajukan permohonan ratifikasi Perseroan menjadi Badan Hukum pada jangka saat paling lama60  hari semenjak tanggal persetujuan tadi. Jika permohonan ratifikasi sebagai Badan Hukum tidak diajukan dalam jangka saat 60 hari, maka persetujuan pemakaian nama Perseroan yg diberikan sebagai batal.

Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Setelah Nama Perseroan Terbatas disetujui sang Menteri, selanjutnya para Pendiri mengajukan permohonan kepada Menteri buat memperoleh Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Permohonan itu diajukan secara elektronik melalui jasa teknologi liputan sistem administrasi badan aturan (Sisminbakum), dengan mengisi formast isian yang telah ditentukan. Format isian itu memuat sekurang-kurangnya:

Nama dan tempat kedudukan Perseroan.

Jangka saat berdirinya Perseroan.

Maksud & tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Jumlah modal dasar, kapital ditempatkan, dan modal disetor.

Alamat lengkap Perseroan.

Permohonan tadi wajibdiajukan kepada Menteri pada jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak lepas Akta Pendirian ditandatangani – & dilengkapi menggunakan fakta tentang dokumen pendukung. apabila permohonan itu tidak diajukan dalam jangka saat tersebut maka Akta Pendirian Perseroan menjadi batal semenjak lewatnya jangka waktu. Dengan lewatnya jangka saat tadi, Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu bubar secara aturan dan pemberesannya dilakukan sendiri oleh para Pendiri.

Jika format isian dan dokumen pendukung pada permohonan itu sudah sesuai menggunakan jangka waktunya dan tidak bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan nir berkeberatan atas permohonan yg diajukan. Pernyataan itu disampaikan secara elektro. Sebaliknya, jika tidak sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri eksklusif memberitahukan penolakan bersama alasannya itu pada Pemohon, jua penyampaian itu dilakukan secara elektronika.

Dalam jangka ketika paling usang 30 hari sejak lepas pernyataan tidak keberatan menurut Menteri, Pendiri wajibmembicarakan secara fisik surat permohonan bersama dokumen pendukungnya. Sebailknya, bila jangka saat itu telah lewat & Pendiri nir menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukungnya, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut secara elektronik dan pernyataan nir keberatannya menjadi gugur – Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.01.01.Tahun 2001. Dokumen pendukung itu mencakup:

Salinan Akta Pendirian Perseroan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan.

Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam TambahanBerita Negara Republik Indonesia berdasarkan tempat kerja Percetakan Negara Republik Indonesia.

Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bukti Setoran Modal menurut Bank.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas  telah terpenuhi, selanjutnya Menteri dalam jangka waktu 14 hari akan menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan Perseroan sebagai Badan Hukum.

Perbuatan Hukum Sebelum Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Adakalanya sebelum Perseroan Terbatas didirikan (sebelum Perseroan Terbatas memperoleh status badan aturan), para Pendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum pendahuluan menggunakan maksud mengikat Perseroan. Misalnya, melakukan penyetoran kapital atau menciptakan perjanjian dengan pihak lain atas nama Perseroan. Perbuatan-perbuatan tersebut bisa mengikat Perseroan apabila disetujui sang para Pendiri atau RUPS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.