Pendirian Pt Perorangan Sesuai Menggunakan Uu Cipta Kerja

Pendirian badan bisnis berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dilakukan sang satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Jasa Pembuatan PT Jogja

Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam menciptakan usahanya.

Index pada konten ini

PT Perorangan hanya bisa didirikan untuk kriteria bisnis mikro & minisesuai menggunakan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Biaya Pendirian PT Jogja Kecil, Dan Menengah. 

Kriteria usaha mikro ditentukan menurut modal usaha aporisma Rp 1 miliar nir termasuk tanah dan bangunan tempat bisnis atau hasil penjualan tahunan aporisma Rp 2 miliar.

Sementara usaha kecil ditentukan menurut kepemilikan modal usaha lebih berdasarkan Rp1 miliar-Rp 5 miliar nir termasuk tanah & bangunan loka bisnis atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih menurut Rp2 miliar-Rp15 miliar

Dasar hukumJasa Pendirian PT Jogja :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro & Kecil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Pengertian PT Perorangan

PT Perorangan merupakan Badan Hukum Jasa Pengurusan PT Jogja perorangan yg memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Dengan pengertian PT Perorangan tadi, maka dapat diketahui bahwa PT Perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur bisnis mikro & kecil.

Dimana pembahasan lebih detil dijelaskan di bawah ini.

Unsur Penting PT Perorangan

Dalam pengertian PT pada UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan menggunakan unsur (1) perorangan & (dua) kriteria UMK. 

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini pula hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan eksklusif dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai ciri tidak ada ketentuan modal dasar minimal, relatif mengisi pernyataan pendirian.

Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, relatif satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, & nir perlu ada komisaris pada dalamnya.

UMK berarti bisnis mikro & kecil. 

Kriteria bisnis mikro berarti memiliki kapital di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Kriteria bisnis kecil berarti mempunyai modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai menggunakan Rp lima.000.000.000,00 (5 miliar Rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan merupakan PT yg didirikan sang 1 (satu) orang menggunakan modal pada bawah Rp 5.000.000.000,00 (5 miliar Rupiah).

Baca: Wajib Diketahui! Jenis Risiko pada OSS RBA

Apa saja mekanisme & syaratnya pendirian PT Perorangan?

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya permanen badan hukum sama misalnya PT yg selama ini kita kenal menggunakan adanya minimal dua pendiri & pemegang saham (selanjutnya dianggap PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan pada Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yg menjelaskan Perseroan Terbatas, yg selanjutnya diklaim Perseroan merupakan badan hukum yang adalah persekutuan modal, didirikan menurut perjanjian, melakukan aktivitas usaha dengan kapital dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan aturan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro & kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang bisnis mikro dan kecil.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria kapital mikro adalah bisnis menggunakan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) & usaha kecil dengan kapital antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai menggunakan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Baca: Cara Mengurus Izin Konstruksi Pasca OSS RBA

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan :

Perseroan Terbatas disebut menjadi Persero adalah badan hukum yg didirikan sinkron menggunakan kriteria bisnis mikro dan kecil.

Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yg ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP mengenai Modal UMK.

Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.

Perseroan perorangan wajibmempunyai Modal Dasar & kapital disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yg dibuktikan menggunakan bukti penyetoran yang sah.

Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi peryataan pendirian pada Bahasa Indonesia

WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi kondisi yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun & cakap secara aturan.

2. Proses Pendirian PT Perorangan :

Didirikan sang 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, nir terdapat Komisaris)

Memiliki aktivitas bisnis mikro & mini

Pendiri membuat surat pernyataan pendirian

Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI

Mengurus NPWP Perseroan Perorangan

Mengurus NIB & Izin usaha Perseroan Perorangan

tiga. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan :

KTP Pendiri

NPWP Pendiri

Alamat Perseroan Perorangan (apabila alamat di Jakarta, maka harus memenuhi kondisi zonasi sinkron menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Simak: Pahami Jenis Risiko di OSS RBA

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tadi didaftarkan secara elektronika kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan merupakan sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;

Jangka saat berdirinya Perseroan perorangan;

Maksud dan tujuan serta kegiatan bisnis Perseroan perorangan;

Jumlah modal dasar, kapital ditempatkan, & modal disetor;

Nilai nominal dan jumlah saham;

Alamat Perseroan perorangan; &

Nama lengkap, loka & tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomorinduk kependudukan, & angka utama wajibpajak menurut pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Laporan Keuangan PT Perorangan

Perseroan perorangan harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tadi akan didaftarkan secara elektro kemudian kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan merupakan sebagai berikut :

Laporan posisi keuangan;

Laporan keuntungan rugi; dan

Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Apabila Perseroan Perorangan tidak mengungkapkan laporan keuangan maka akan dikenakan hukuman berupa :

Teguran tertulis;

Penghentian hak akses atas layanan; atau

Pencabutan status badan aturan.

Baca: Cara Membuat Perjanjian Pisah Harta / Perjanjian Pra Nikah

Perubahan Perseroan Perorangan

Leave a Reply

Your email address will not be published.