Perseroan Terbatas – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze vennootschap (NV)) merupakan suatu badan hukum buat menjalankan usaha yang mempunyai kapital terdiri dari saham-saham, yg pemiliknya mempunyai bagian sebesar saham yg dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yg dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan sanggup dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha & besarnya kapital perseroan tercantum pada anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah menurut kekayaan langsung pemilik perusahaan sebagai akibatnya memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih menurut satu saham yang sebagai Jasa Pembuatan PT Jogja bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebesar saham yg dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, Jasa Pendirian PT Jogja maka kelebihan utang tadi tidak sebagai tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan menerima laba maka laba tadi dibagikan sinkron dengan Biaya Pendirian PT Jogja ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang diklaim dividen yang besarnya tergantung dalam besar -kecilnya laba yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain dari dari saham, modal PT bisa juga berasal menurut obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi merupakan mereka menerima bunga permanen tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tadi sunting sumber]

Syarat umum pendirian perseroan terbatas:Fotokopi KTP para pemegang saham & pengurus, minimal dua orang.Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.Nomor NPWP penanggung jawab.Pas foto penanggung jawab berukuran 3X4 (dua lbr berwarna).Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.Fotokopi surat kontrak/sewa tempat kerja atau bukti kepemilikan tempat usaha.Surat kabar domisili dari pengelola gedung apabila bertempat tinggal pada gedung perkantoran.Surat liputan RT/RW (bila dibutuhkan, buat perusahaan yg berdomisili pada lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.Kantor berada pada daerah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah permukiman.Siap disurvei.

Syarat pendirian PT secara formal menurut UU No. 40/2007 merupakan sebagai berikut:Pendiri minimal dua orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).Akta Notaris yg berbahasa Indonesia.Setiap pendiri wajibmengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat dua dan ayat tiga).Akta pendirian wajibdisahkan oleh Menteri kehakiman & diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4).Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% berdasarkan kapital dasar (pasal 32 & pasal 33).Minimal 1 orang direktur & 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).Pemegang saham harus WNI atau badan aturan yang didirikan menurut aturan sunting sumber]

Untuk mendirikan PT, harus dengan memakai akta resmi (akta yang dibentuk oleh notaris) yg pada dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, kapital, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk menerima biardari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, wajibmemenuhi syarat sebagai berikut:Perseroan terbatas nir bertentangan menggunakan ketertiban generik dan kesusilaan.Akta pendirian memenuhi syarat yg ditetapkan Undang-Undang.Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% berdasarkan modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah menerima ratifikasi, dahulu sebelum adanya UU tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas wajibdidaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, namun sehabis berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut wajibdidaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain nir perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan namun selanjutnya sinkron UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaranpada Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan jua. Sedangkan tahapan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) permanen berlaku, hanya yg pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tadi merupakan kewajiban Direksi PT yg bersangkutan tetapi sesuai menggunakan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi adalah kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tadi dilalui maka perseroan Jasa Pengurusan PT Jogja sudah absah menjadi badan hukum dan perseroan terbatas sebagai dirinya sendiri dan dapat melakukan perjanjian-perjanjian & kekayaan perseroan terpisah menurut kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yg dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimalbila seluruh saham dimuntahkan. Selain kapital dasar, dalam perseroan terbatas pula masih ada modal yg ditempatkan, modal yang disetorkan dan kapital bayar. Modal yg ditempatkan adalah jumlah yang disanggupi buat dimasukkan, yg pada waktu pendiriannya adalah jumlah yg disertakan oleh para persero pendiri. Modal yg disetor adalah modal yg dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar adalah kapital yang diwujudkan dalam jumlah uang.Prosedur pendirian[sunting asal]

Bilamana seorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yg biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, melakukan perbuatan aturan sebagai yang tersebut pada bawah ini:Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya aturan dasar menurut Perseroan Terbatas yg bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibentuk oleh para pendiri, menjadi output musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu bisa diserahkan pelaksanaannya pada notaris yg bersangkutan.[1]Kedua, sehabis pembuatan akta pendirian itu terselesaikan, maka notaris mengirimkan akta tersebut pada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. Akta pendirian tersebut jua bisa dibawa sendiri oleh para pendiri buat minta ratifikasi menurut Menteri Hukum dan HAM, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tadi sine qua non surat pengantar berdasarkan notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu nir mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yg bersangkutan. Kalau terdapat hal-hal yg wajibdiubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi menggunakan akta notaris menjadi tambahan akta notaris yg dahulu. Tambahan akta notaris ini wajibmnedapat ratifikasi menurut Kementerian Hukum & HAM. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir menurut Kementerian Hukum dan HAM tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.[1]Ketiga, para pendiri atau salahseorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yg sudah mendapat pengesahan menurut Kementerian Hukum dan HAM bersama surat keputusan ratifikasi berdasarkan Kementerian Hukum & HAM tadi ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas buat didaftarkan. Panitera yang berwenang tentang hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar dalam buku register PT.[1]Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang ratifikasi berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM, dan jua surat menurut Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke tempat kerja Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI,maka PT yg bersangkutan sudah absah menjadi badan aturan sunting sumber]

Leave a Reply

Your email address will not be published.