Jasa Pengurusan Nib Buat Melengkapi Legalitas Bisnis

Tahapan-Tahapan Untuk Melengkapi Legalitas Usaha tempat sewa

GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Pada artikel kali ini kami berdasarkan Gapura Office atau Virtual Officeku, akan memberikan tips seputar tahapan-tahapan pada melengkapi legalitas usaha buat konteks suatu organisasi usaha yg mempunyai status Badan Hukum.

Jadi, apa saja tahapannya apabila kita ingin perusahaan berbadan hukum yang patuh & mampu memenuhi tuntutan regulasi secara utuh? Berikut ulasannya.

1. Mengurus NPWP Pemilik Perusahaan.

Para pemilik atau pendiri perusahaan harus memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan. Dan apabila galat satu pemilik saham juga merupakan sebuah badan aturan, maka yang dilampirkan adalah NPWP Badan atas nama perusahaan tersebut.

Inilah keliru satu bentuk nyata keunggulan badan usaha yang berbadan hukum. Dimana sebuah perusahaan sanggup mempunyai “anak perusahaan” menggunakan mencantumkan nama perusahaan itu sendiri.

dua. Menyusun Akta Pendirian.

Dalam tahap ini, lebih jelasnya tentang nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham menurut masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBLI, & struktur organisasinya, perlu disampaikan pada notaris.

Format umum Akta Pendirian ini mengikuti pedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengenai Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam dokumen Akta Pendirian ini, tercantum anggaran main atau Anggaran Dasar (AD) perusahaan, yg mencakup cara merogoh keputusan strategis, penggantian direksi atau pengurus, dan pengalihan kepemilikan saham.

Biasanya, proses pengurusan Akta Pendirian ini bisa berlangsung usang. Hal itu karena umumnya para pemilik perusahaan masih ragu & berkali-kali mengalami perubahan konvensi terkait proporsi saham, struktur organisasi, & kebijakan khusus yang ingin diberlakukan dalam perusahaan.

3. Mendaftarkan Akta Pendirian.

Pendaftaran ini dilakukan menurut notaris ke Kementerian Hukum dan HAM buat kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum.

Pada tahapan ini, maka para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu. Lantaran sepenuhnya proses ini dikerjakan oleh notaris.

Selama poin-poin yang terdapat dalam Akta Pendirian tidak terdapat yang bertentangan menggunakan Undang-Undang, maka proses pengesahan ini bisa berlangsung cepat. Karena sudah sanggup diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dokumen Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum ini umumnya hanya 1 atau 2 lbr. Yang menyatakan telah resmi dan sah berdirinya sebuah perusahaan. Hal ini juga tercatat pada Berita Negara dan di dalamnya jua tercantum daftar nama Direksi/ Pengurus & Komisaris/ Pengawas Perusahaan (PT/ Koperasi).

Proses ini bisa memakan hanya beberapa hari, selama dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap sinkron ceklis pada atas.

4. Mengurus NPWP Atas Nama Badan Usaha.

Beberapa notaris atau perusahaan jasa konsultan aturan, menyediakan paket layanan sampai ke pengurusan NPWP atas nama badan bisnis ini. Namun, bila Anda ingin mendirikan PT tetapi menggunakan porto yang lebih hemat, Anda bisa merogoh paket jasa yg hanya meliputi Penyusunan Dokumen Akta Pendirian Perusahaan & SK Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM RI.

Dengan Akta Pendirian dan SK ratifikasi tersebut, maka Anda telah bisa mengurus NPWP atas nama Badan Usaha sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, sesuai domisili perusahaan Anda. 

Setelah mengantongi Akta Pendirian, SK Pengesahan, & NPWP atas nama badan, maka langkah selanjutnya adalah ke Bank buat mengurus Pembukaan Rekening atas nama perusahaan.

Hal ini krusial buat mendukung kerjasama usaha menggunakan investor maupun pembeli (buyer) akbar. Apalagi buat kolaborasi perdagangan ekspor impor, jarang sekali yang mau bertransaksi dengan sebuah usaha yg masih memakai rekening atas nama perseorangan.

5. Mengurus NIB Sebagai Bentuk Izin Usaha Dasar.

Untuk termin ini, para pendiri perusahaan bisa mengurus sendiri pada sistem Online Single Submission (OSS) milik pemerintah. Spesifiknya merupakan pada Lembaga OSS yg dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada website resminya https://oss.go.id/.

Namun, biasanya jika ingin lebih mudah dan irit, perusahaan jasa konsultan aturan jua dapat membantu Anda untuk mengurus aspek legalitas usaha Anda, seperti contohnya Gapura Office atau Virtual Officeku, yang juga dapat menaruh layanan hingga menggunakan pengurusan Perizinan Dasar berupa NIB.

Hanya saja, buat bidang-bidang bisnis selain Perdagangan dan jasa umum, contohnya yang poly dilakukan oleh UMKM, maka diperlukan Izin Usaha dan komersial tambahan. Untuk itu, diharapkan tahapan berikutnya, yaitu pengurusan perizinan lanjutan.

6. Mengurus Perizinan Lanjutan (Izin Usaha & Izin Komersial).

Berdasarkan peraturan terkini, PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Berusaha Terintegrasi legalitas usaha Secara Elektronik, maka pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha, yang dipadatkan menjadi suatu dokumen Nomor Induk Berusaha atau NIB.

Selain berfungsi menjadi Izin Usaha Dasar seperti yang dijelaskan di atas, mempunyai NIB merupakan Izin Operasional buat menjalankan kegiatan bisnis secara legal menggunakan diberikan masa tenggang selama 2 (dua) tahun buat suatu perusahaan memenuhi kelengkapan Izin Usaha atau Izin Komersial lanjutan yg diharapkan, sinkron dengan bidang usahanya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 PP 24 Tahun 2018, bahwa Izin Usaha adalah Izin yg diterbitkan sang Lembaga OSS buat & atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota, selesainya pelaku bisnis melakukan pendaftaran , dan buat memulai bisnis &/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen. 

Contoh Izin Usaha :

Izin Lokasi, yaitu Izin melakukan kegiatan usaha di lokasi atau zona eksklusif. Biasanya diperlukan di Kabupaten/Kota yang pemerintahnya belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu Izin buat mendirikan/ renovasi bangunan.

Izin Lingkungan, umumnya diharapkan bagi pengusaha yg membuka lahan baru, mendirikan bangunan, & akan melakukan aktivitas usaha yang imbas lingkungannya relatif akbar. Contohnya, bangun pabrik, mall, & sebagainya.

Pastikan tempatsewa.web.id pula bahwa Fasilitas Produksi atau Ruang Bekerja tersebut telah mengantongi Izin Usaha secara lengkap (khususnya IMB & Izin Lingkungan).

Sementara Izin Komersial atau Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan sang Lembaga OSS buat dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota sehabis Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha & akan melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan &/atau Komitmen.

Izin komersial dalam umumnya bhineka, tergantung dengan bidang bisnis yang dijalankan.

Contoh Izin Komersial : 

Sertifikat PIRT (dari Dinas Kesehatan), buat pelaku usaha Industri bidang pangan olahan resiko rendah.

Izin Edar Pangan Olahan (dari BPOM), buat pelaku usaha Industri bidang pangan menggunakan resiko sedang.

Izin Edar Kosmetik (dari BPOM), buat produsen kosmetik. Izin homogen pula ada buat obat herbal/jamu.

Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (dari Kementerian/Dinas Kesehatan), buat usaha restoran & katering.

Surat Izin Penangkapan Ikan, buat nelayan.

7. Mengurus Pendaftaran Karyawan Tetap ke BPJS Kesehatan & BP Jamsostek.

Terkait poin 7 ini, tarif asuransi bulanan BPJS Kesehatan Jamsostek, mencakup proteksi terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), & Jaminan Kematian (JKM), secara total berkisar 7 – 9 % dari gaji pokok karyawan.

Sebelum memenuhi seluruh kewajiban registrasi karyawan ke kedua acara asuransi tadi, maka para pelaku UKM yang ingin Go formal seutuhnya perlu terlebih dahulu menerapkan besaran pengupahan atau honoryang sinkron menggunakan Upah Minimum Regional di daerah operasional masing-masing.

Untuk mendapatkan notifikasi dan kabar program-acara, bisa pula mendaftarkan bisnis Anda, baik perseorangan maupun telah berbadan bisnis, selama masih dalam skala UMKM ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, & jua secara online melalui website ukmindonesia.id/daftar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *